Pajak

Pajak Usaha Dagang: Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, dan Perhitungan

Publishing Team

Publishing Team

— 2 min read

Usaha dagang merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki kewajiban perpajakan. Pajak usaha dagang adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada pelaku usaha dagang, baik itu toko maupun pedagang eceran.

Pajak usaha dagang memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undang tersebut, pajak usaha dagang disebut juga dengan pajak pedagang eceran.

Dasar Hukum:

Pajak usaha dagang memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undang tersebut, pajak usaha dagang disebut juga dengan pajak pedagang eceran.

Jenis Pajak Usaha Dagang:

Pajak usaha dagang dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

  • Pajak usaha dagang non PKP
  • Pajak usaha dagang PKP

Pajak usaha dagang non PKP

Pajak usaha dagang non PKP dikenakan kepada pelaku usaha dagang dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar per tahun. Pajak ini bersifat final dan dibayarkan di akhir tahun.

Pajak usaha dagang PKP

Pajak usaha dagang PKP dikenakan kepada pelaku usaha dagang dengan omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Pajak ini bersifat progresif dan dibayarkan setiap bulan.

Perhitungan Pajak Usaha Dagang:

Perhitungan pajak usaha dagang tergantung pada jenis pajaknya.

Pajak usaha dagang non PKP

Pajak usaha dagang non PKP dihitung dengan tarif 0,5% dari omzet bruto.

Pajak usaha dagang PKP

Pajak usaha dagang PKP dihitung dengan menggunakan formula berikut:

PPh terutang = (Pendapatan - Biaya - Penghasilan lain - Biaya lain) x Tarif

Contoh:

Contoh 1: Pajak usaha dagang non PKP

Alina adalah seorang pedagang eceran dengan omzet Rp4 miliar per tahun. Maka, pajak usaha dagang yang harus dibayarkan Alina adalah:

PPh terutang = 0,5% x Rp4 miliar
= Rp20 juta

Contoh 2: Pajak usaha dagang PKP

Farhan adalah seorang pedagang eceran dengan omzet Rp5 miliar per tahun. Farhan belum menikah dan memiliki biaya usaha Rp3 miliar. Selain itu, Farhan memiliki penghasilan lain Rp100 juta dengan biaya lain Rp40 juta. Maka, pajak usaha dagang yang harus dibayarkan Farhan adalah:

Pendapatan = Rp5 miliar
Biaya = Rp3 miliar
Penghasilan lain = Rp100 juta
Biaya lain = Rp40 juta

Laba usaha neto = Rp5 miliar - Rp3 miliar - Rp100 juta - Rp40 juta = Rp1,6 miliar

Penghasilan tidak kena pajak = Rp54 juta

Penghasilan kena pajak = Rp1,6 miliar - Rp54 juta = Rp1,546 miliar

PPh terutang = 5% x Rp50 juta + 15% x Rp250 juta + 25% x Rp500 juta + 30% x Rp1,546 miliar
= Rp2,5 juta + Rp37,5 juta + Rp125 juta + Rp552,3 juta
= Rp717,3 juta

PPh terutang pasal 21 masa = Rp717,3 juta / 12 bulan
= Rp59.775 juta

Penutup

Pajak usaha dagang adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada pelaku usaha dagang. Pajak ini memiliki dua jenis, yaitu pajak usaha dagang non PKP dan pajak usaha dagang PKP.

Perhitungan pajak usaha dagang tergantung pada jenis pajaknya. Untuk pajak usaha dagang non PKP, perhitungannya cukup sederhana dengan tarif 0,5% dari omzet bruto. Sementara itu, perhitungan pajak usaha dagang PKP lebih kompleks dengan menggunakan formula yang melibatkan pendapatan, biaya, penghasilan lain, dan biaya lain.

Read more